UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1992 TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Undang-undang ini

1. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau

hunian dan sarana pembinaan keluarga;

2, Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan

tempal tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana

dan sarana lingkungan;

3. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung,

baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi

sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat

kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Penataan perumahan dan permukiman berlandaskan pada asas manfaat, adil

dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri,

keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk :

a. memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia,

dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat;

b. mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan

yang sehat, aman, serasi, dan teratur;

c. memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang

rasional;

d. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidangbidang

lain.

BAB III

PERUMAHAN

Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau

menikmati dan/atau memilik i rumah yang layak dalam lingkungan yang

sehat, aman, serasi, dan teratur.

Setiap warga negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk

berperan serta dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

BAB IV

PERMUKIMAN

Pemenuhan kebutuhan permukiman diwujudkan melalui pembangunan

kawasan permukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan

terpadu dengan pelaksanaan yang bertahap.

badan usaha dibidang pembangunan perumahan wajib :

a. melakukan pematangan tanah, penataan penggunaan tanah, penataan

penguasaan tanah, dan penataan pemilikan tanah dalam rangka

penyediaan kaveling tanah matang;

b. membangun jaringan prasarana lingkungan mendahului kegiatan

membangun rumah, memelihara, dan mengelolanya sampai dengan

pengesahan dan penyerahannya kepada pemerintah daerah;

c. mengkoordinasikan penyelenggaraan penyediaan utilitas umum;

d. membanlu masyarakat pemilik tanah yang tidak berkeinginan melepaskan

hak atas tanah di dalam atau di sekitarnya dalam melakukan konsolidasi

tanah;

e. melakukan penghijauan lingkungan;

f. menyediakan tanah untuk sarana lingkungan;

g. membangun rumah.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan

seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan dan

permukiman.

BAB VI

PEMBINAAN

Pemerintah melakukan pembinaan di bidang perumahan dan permukiman

dalam bentuk pengaturan dan pembimbingan, pemberian bantuan dan

kemudahan, penelitian dan pengembangan, perencanaan dan

pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Setiap orang atau badan dengan sengaja melanggar ketentuan harga tertinggi

sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana penjara

selama-lamanya 2 (dua) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 20.000.000,00

(dua puluh juta rupiah).

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-IAIN

Penerapan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak

menghilangkan kewajibannya untuk tetap memenuhi ketentuan Undang-undang

ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan

di bidang perumahan dan permukiman yang telah ada tetap berlaku sepanjang

tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau belum diganti atau diubah

berdasarkan Undang-undang ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Sumber : http://www.pu.go.id/uploads/services/2011-11-29-12-28-45.pdf

Undang Undang No. 24 Tahun 1992 Tentang : Penataan Ruang

BAB I

KETENTUAN UMUM

Menjelaskan tentang penataan ruang sebagai mana fungsinya,

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan

ruang udara sebagai. satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan

makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara

kelangsungan hidupnya.

2. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik

direncanakan maupun tidak.

3. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan

ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Penataan ruang berasaskan:

a. pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya

guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan;

b. keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.

Penataan ruang bertujuan:

a. terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang

berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;

b. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung

dan kawasan budi daya;

c. tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Ketentuan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud

(1) Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan

nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.

(1) Setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas

ruang.

BAB IV

PERENCANAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama

Umum

Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan

lindung dan kawasan budi daya.

Bagian Kedua

Perencanaan

Perencanaan tata ruang dilakukan melalui proses dan prosedur

penyusunan serta penetapan rencana tata ruang berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program

pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, yang didasarkan atas

rencana tata ruang.

Bagian Keempat

Pengendalian

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan

pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

BAB V

RENCANA TATA RUANG

Rencana tata ruang dibedakan atas:

a. Rencana Tata Ruang wilayah Nasional;

b. Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I;

c. Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah

Tingkat II.

BAB VI

WEWENANG DAN PEMBINAAN

Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua peraturan perundangundangan

yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan

Undang-undang ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 1992 TENTANG PENATAAN RUANG

1. Ruang wilayah negara Indonesia sebagai wadah atau tempat bagi

manusia dan makhluk lainnya hidup, dan melakukan kegiatannya

merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia.

Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi

dan dikelola, ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan

pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan

hidup yang berkualitas.

2. Wilayah Negara Republik Indonesia adalah seluruh wilayah negara

meliputi daratan, lautan, dan udara berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, termasuk laut dan landas kontinen

di sekitarnya, di mana Republik Indonesia memiliki hak berdaulat atau

kewenangan hukum sesuai dengan ketentuan Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa Tahun 1982 tentang Hukum laut.

3. Ruang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara beserta

sumber daya alam yang terkandung di dalamnya bagi kehidupan dan

penghidupan. Kegiatan manusia dan makhluk hidup lainnya

membutuhkan ruang sebagaimana lokasi berbagai pemanfaatan ruang

atau sebaliknya suatu ruang dapat mewadahi berbagai kegiatan,

sesuai dengan kondisi alam setempat dan teknologi yang diterapkan.

4. Ruang wilayah negara sebagai suatu sumber daya alam terdiri dari

berbagai ruang wilayah sebagai suatu subsistem. Masing-masing

subsistem meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan

keamanan, dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung

yang berbeda satu dengan yang lainnya.

5. Penataan ruang sebagai proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan

ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu

kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya.

Untuk menjamin tercapainya tujuan penataan ruang diperlukan

peraturan perundang-undangan dalam satu kesatuan sistem yang

harus memberi dasar yang jelas, tegas dan menyeluruh guna

menjamin kepastian hukum bagi upaya pemanfaatan ruang.

Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 24 TAHUN 1992 (24/1992)

Tanggal : 13 OKTOBER 1992 (JAKARTA)

Sumber : LN 1992/115; TLN NO. 3501

Pengantar Hukum Pranata Pembangunan

1.    Hukum pranata pembangunan

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak,

Pranata atau institusi adalah norma atau aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus. Norma/aturan dalam pranata berbentuk tertulis ( UUD, UU yang berlaku, sanksi sesuai hukum resmi yang berlaku) dan tidak tertulis (hukum adat, kebiasaan, moral).

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (menurut Brundtland Report dari PBB, 1987.

“Hukum Pranata Pembangunan”adalah norma atau aturan yang dibuat oleh lembaga / pemerintah mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus memenuhi kebutuhan masyarakat untuk generasi depan.

Sumber: id.wikipedia.org

2.    Struktur hukum pranata

Struktur Hukum Pranata di Indonesia :
1. Legislatif (MPR-DPR), pembuat produk hukum
2. Eksekutif (Presiden-pemerintahan), pelaksana per-UU yang dibantu oleh Kepolisian (POLRI) selaku institusi yang berwenang melakukan penyidikan; JAKSA yang melakukan penuntutan
3. Yudikatif (MA-MK) sebagi lembaga penegak keadilan
Mahkamah Agung (MA) beserta Pengadilan Tinggi (PT) & Pengadilan Negeri (PN) se-Indonesia mengadili perkara yang kasuistik; Sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili perkara peraturan PerUU
4. Lawyer, pihak yang mewakili klien untuk berperkara di pengadilan, dan sebagainya.

Sumber: http://cintyatripusparinibs.wordpress.com/2012/10/14/struktur-hukum-pranata-pembangunan/

3.    Contoh hukum pranata pembangunan

CONTOH KONTRAK KERJA BIDANG KONSTRUKSI

KONTRAK
PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL
antara
CV. ……………
dengan
…………………………………………………

_________________________________________________________________
Nomor : …………………….
Tanggal : …………………….
Pada hari ini ………, tanggal ……………kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ………………………………………………………………………………
Alamat : ………………………………………………………………………………
Telepon : ………………………………………………………………………………
Jabatan : ………………………………………………………………………………
Dalam hal ini bertindak atas nama CV. ……. dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
dan
Nama : ………………………………………………………………………………
Alamat : ………………………………………………………………………………
Telepon : ………………………………………………………………………………
Jabatan : ………………………………………………………………………………
Dalam hal ini bertindak atas nama Pemilik atau Kuasa Pemilik dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.
Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal yang dimiliki oleh Pihak Kedua yang terletak di ……………………………………………………………………………………
Pihak Pertama bersedia untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan, yang pembiayaannya ditanggung oleh Pihak Kedua, dengan ketentuan yang disebutkan dalam pasal pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Tujuan Kontrak
Tujuan kontrak ini adalah bahwa Pihak Pertama melaksanakan dan, menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal yang berlokasi tersebut diatas.

Pasal 2

Bentuk Pekerjaan
Bentuk pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Pihak Pertama adalah sebagai berikut :
1. Pekerjaan Perencanaan ( gambar kerja, spesifikasi material dan bahan, serta time schedule proyek ).
Terlampir Timeschedule Perencanaan no. bp/071009/2007, tertanggal 09 oktober 2007
2. Pekerjaan Bangunan ( pelaksanaan konstruksi bangunan, sesuai dengan spesifikasi material dan bahan yang akan dilampirkan oleh pihak pertama pada saat Pekerjaan Perencanaan selesai, dan telah disetujui oleh pihak kedua )

Pasal 3

Sistem Pekerjaan
Sistem pekerjaan yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut :
1. Pihak kedua menggunakan system penunjukan langsung dengan memberikan anggaran biaya ( budget ).
Pihak Kedua memberikan anggaran biaya kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 2.100.000.000 ( Dua Milyar Seratus Juta Rupiah ).
2. Anggaran Biaya sebesar Rp. 2.100.000.000 ( Dua Milyar Seratus Juta Rupiah ) termasuk rincian :
a. Pekerjaan Perencanaan
b. Pekerjaan Bangunan
Dan tidak termasuk :
a. Pajak – pajak yang di timbulkan atas pelaksanaan pembangunan termasuk : Pajak kontraktor, pajak pribadi, pajak membangun sendiri dan lain-lain.
b. IMB ( Ijin mendirikan bangunan ) mulai dari tingkat klian banjar, lurah / kepala desa, camat dan pihak ciptakarya badung.
3. Pihak pertama berhak menentukan luasan ruang bangunan, spesifikasi bahan dan material bangunan, dan bentuk bangunan yang akan disesuaikan dengan anggaran biaya ( budget ) yang di berikan oleh pihak kedua.

Pasal 4

Biaya
Adapun biaya pembangunan rumah tinggal tersebut adalah Rp. 2.100.000.000 ( Dua Milyar Seratus Juta Rupiah ).

Pasal 5

Sistem Pembayaran
Pembayaran atas pekerjaan pembangunan tersebut diatas dilakukan dalam beberapa tahap yaitu :
Tanda Jadi :Tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) yang harus dibayarkan pada saat pekerjaan perencanaan ( Pasal 2 ayat 1 ) mulai dikerjakan, yaitu pada tanggal ……………………
Downpayment Pembayaran 30 % x Rp 2.100.000.000 = Rp. 630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan pada saat pekerjaan bangunan ( Pasal 2 ayat 2 ) mulai dikerjakan, yaitu pada tanggal ………..
Tahap I Pembayaran 25 % x Rp 2.100.000.000 = Rp. 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) setelah pekerjaan dinding dimulai, yang harus dibayarkan pada tanggal ………..
Tahap II Pembayaran 20 % x Rp 2.100.000.000 = Rp. 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) setelah pekerjaan atap dimulai, yang harus dibayarkan pada tanggal ………..
Tahap III Pembayaran 20 % x Rp 2.100.000.000 = Rp. 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) setelah pekerjaan lantai dimulai, yang harus dibayarkan pada tanggal ………..
Pelunasan Pembayaran 5% x Rp 2.100.000.000 = Rp. 105.000.000 dikurangi tanda jadi Rp. 10.000.000 menjadi Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) setelah pekerjaan selesai.
yang harus dibayarkan pada tanggal ………..
Pembayaran tersebut harus dilakukan melalui transfer ke rekening :
Penerima : CV ……..
Bank : ………………………………………………………………………………
No rekening : ………………………………………………………………………………

Pasal 6

Jangka Waktu Pengerjaan
Jangka waktu pengerjaan adalah ……………… bulan, terhitung setelah kontrak ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan pembayaran tahap pertama diterima oleh Pihak Pertama pada tanggal ……………………………………………………….
Apabila terjadi keterlambatan pengerjaan pembangunan dari waktu yang telah ditentukan, maka Pihak Pertama wajib membayar denda kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 10.000/hari. ( Sepuluh ribu rupiah perhari ).

Pasal 7

Perubahan
Apabila pada waktu pengerjaan pelaksanaan konstruksi terdapat perubahan perubahan terhadap luasan, posisi dan bentuk serta penambahan material bangunan, diluar dari perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah Pihak, maka Pihak Kedua wajib membayar setiap perubahan pembongkaran dan pemasangan kembali yakni sebesar Rp. 100.000/M2. ( seratus ribu rupiah permeter persegi )

Pasal 8

Masa Pemeliharaan
1. Masa pemeliharaan berlaku selama 3 bulan, setelah selesai
pekerjaan/serah terima hasil pekerjaan yang diikuti dengan penandatanganan berita acara penyerahan bangunan.
1. Apabila dalam masa pemeliharaan tersebut terdapat kerusakan yang disebabkan bukan dari pekerjaan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tidak berhak menuntut Pihak Pertama untuk mengerjakannya.
Namun, Pihak Pertama dapat memperbaiki kerusakan tersebut sesuai dengan formulir perubahan dengan biaya yang ditanggung oleh Pihak Kedua sebesar Rp. 100.000/M2 ( termasuk biaya upah tukang & material ).

Pasal 9

Lain – Lain
Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan bersama- sama mematuhi dengan baik dan bertanggung jawab terhadap seluruh kesepakatan kerja yang telah disetujui.
Demikian Kontrak Kerja ini telah di setujui dan di tanda tangani untuk dilaksanakan dengan sebagai mana mestinya tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.

Pihak Pertama
(…………………… )

Pihak Kedua
( …………………. )
CV. ………..


ini adalah salah satu contoh kontrak kerja pihak kontaktor/arsitek dengan seorang owner.
kontrak ini sudah cukup jelas, hanya saja tidak ada point sangsi-sangsi bagi kontaktor/arsitek jika terjadi kesalahan atau ketidak sesuaian dengan apa yang telah owner minta dan sepakti sebelumnya juga apabila terjadi kesalahan -kesalahan struktur yang dapat mengakibatkan bangunan hancur. sebaiknya segala kemungkinan disepakati bersama agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.

Sumber: http://pebi-ebiee.blogspot.com/2010/11/contoh-kontrak-kerja.html

Pertahanan negara

Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Hakikat

Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara.

Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu Negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan dan, di beberapa negara (misalnya Jepang), Angkatan Bela Diri.

Dalam bahasa militer, pertahanan adalah cara-cara untuk menjamin perlindungan dari satu unit yang sensitif dan jika sumber daya ini jelas, misalnya tentang cara-cara membela diri sesuai dengan spesialisasi mereka, pertahanan udara (sebelumnya pertahanan terhadap pesawat: DCA), pertahanan rudal, dll. Tindakan, taktik, operasi atau strategi pertahanan adalah untuk menentang/membalas serangan.

Jenis pertahanan

• Pertahanan militer untuk menghadapi ancaman militer, dan
• Pertahanan nonmiliter/nirmiliter untuk menghadapi ancaman nonmiliter/nirmiliter.

Komponen pertahanan

Di Indonesia, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai "komponen utama" dengan didukung oleh "komponen cadangan" dan "komponen pendukung". Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur unsur lain dari kekuatan bangsa.

Komponen utama

"Komponen utama" adalah Tentara Nasional Indonesia, yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas tugas pertahanan.

Komponen cadangan

"Komponen cadangan" (Komcad) adalah "sumber daya nasional" yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.

Komponen pendukung

"Komponen pendukung" adalah "sumber daya nasional" yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Komponen pendukung tidak membentuk kekuatan nyata untuk perlawanan fisik.

"Sumber daya nasional" terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Sumber daya nasional yang dapat dimobilisasi dan didemobilisasi terdiri dari sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang mencakup berbagai cadangan materiil strategis, faktor geografi dan lingkungan, sarana dan prasarana di darat, di perairan maupun di udara dengan segenap unsur perlengkapannya dengan atau tanpa modifikasi.

Komponen pendukung terdiri dari 5 segmen :

Para militer

• Polisi (Brimob) - (lihat pula Polri)
• Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
• Perlindungan masyarakat(Linmas) lebih dikenal dengan sebutan pertahanan sipil (Hansip)
• Satuan pengamanan (Satpam)
• Resimen Mahasiswa (Menwa)
• Organisasi kepemudaan
• Organisasi bela diri
• Satuan tugas (Satgas) partai

Tenaga ahli/profesi

Sumber daya manusia sesuai keahlian atau berdasarkan profesi.

Industri

Semua Industri yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kekuatan utama dan kekuatan cadangan dalam menghadapi ancaman.

Sumber daya alam/buatan dan sarana prasarana

Sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air dan dirgantara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara.

Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara

Sarana dan prasarana nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.

Sumber daya manusia

Sumber daya manusia adalah warga negara yang secara psikis dan fisik dapat dibina dan disiapkan kemampuannya untuk mendukung komponen kekuatan pertahanan keamanan negara.

Seluruh warga negara secara individu atau kelompok, misalnya organisasi masyarakat (seperti: LSM, dsb)

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Pertahanan_negara