UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1992 TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Undang-undang ini

1. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau

hunian dan sarana pembinaan keluarga;

2, Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan

tempal tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana

dan sarana lingkungan;

3. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung,

baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi

sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat

kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Penataan perumahan dan permukiman berlandaskan pada asas manfaat, adil

dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri,

keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk :

a. memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia,

dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat;

b. mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan

yang sehat, aman, serasi, dan teratur;

c. memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang

rasional;

d. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidangbidang

lain.

BAB III

PERUMAHAN

Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau

menikmati dan/atau memilik i rumah yang layak dalam lingkungan yang

sehat, aman, serasi, dan teratur.

Setiap warga negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk

berperan serta dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

BAB IV

PERMUKIMAN

Pemenuhan kebutuhan permukiman diwujudkan melalui pembangunan

kawasan permukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan

terpadu dengan pelaksanaan yang bertahap.

badan usaha dibidang pembangunan perumahan wajib :

a. melakukan pematangan tanah, penataan penggunaan tanah, penataan

penguasaan tanah, dan penataan pemilikan tanah dalam rangka

penyediaan kaveling tanah matang;

b. membangun jaringan prasarana lingkungan mendahului kegiatan

membangun rumah, memelihara, dan mengelolanya sampai dengan

pengesahan dan penyerahannya kepada pemerintah daerah;

c. mengkoordinasikan penyelenggaraan penyediaan utilitas umum;

d. membanlu masyarakat pemilik tanah yang tidak berkeinginan melepaskan

hak atas tanah di dalam atau di sekitarnya dalam melakukan konsolidasi

tanah;

e. melakukan penghijauan lingkungan;

f. menyediakan tanah untuk sarana lingkungan;

g. membangun rumah.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan

seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan dan

permukiman.

BAB VI

PEMBINAAN

Pemerintah melakukan pembinaan di bidang perumahan dan permukiman

dalam bentuk pengaturan dan pembimbingan, pemberian bantuan dan

kemudahan, penelitian dan pengembangan, perencanaan dan

pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Setiap orang atau badan dengan sengaja melanggar ketentuan harga tertinggi

sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana penjara

selama-lamanya 2 (dua) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 20.000.000,00

(dua puluh juta rupiah).

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-IAIN

Penerapan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak

menghilangkan kewajibannya untuk tetap memenuhi ketentuan Undang-undang

ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan

di bidang perumahan dan permukiman yang telah ada tetap berlaku sepanjang

tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau belum diganti atau diubah

berdasarkan Undang-undang ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Sumber : http://www.pu.go.id/uploads/services/2011-11-29-12-28-45.pdf

Undang Undang No. 24 Tahun 1992 Tentang : Penataan Ruang

BAB I

KETENTUAN UMUM

Menjelaskan tentang penataan ruang sebagai mana fungsinya,

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan

ruang udara sebagai. satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan

makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara

kelangsungan hidupnya.

2. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik

direncanakan maupun tidak.

3. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan

ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Penataan ruang berasaskan:

a. pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya

guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan;

b. keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.

Penataan ruang bertujuan:

a. terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang

berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;

b. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung

dan kawasan budi daya;

c. tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Ketentuan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud

(1) Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan

nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.

(1) Setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas

ruang.

BAB IV

PERENCANAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama

Umum

Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan

lindung dan kawasan budi daya.

Bagian Kedua

Perencanaan

Perencanaan tata ruang dilakukan melalui proses dan prosedur

penyusunan serta penetapan rencana tata ruang berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program

pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, yang didasarkan atas

rencana tata ruang.

Bagian Keempat

Pengendalian

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan

pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

BAB V

RENCANA TATA RUANG

Rencana tata ruang dibedakan atas:

a. Rencana Tata Ruang wilayah Nasional;

b. Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I;

c. Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah

Tingkat II.

BAB VI

WEWENANG DAN PEMBINAAN

Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua peraturan perundangundangan

yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan

Undang-undang ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 1992 TENTANG PENATAAN RUANG

1. Ruang wilayah negara Indonesia sebagai wadah atau tempat bagi

manusia dan makhluk lainnya hidup, dan melakukan kegiatannya

merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia.

Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi

dan dikelola, ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan

pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan

hidup yang berkualitas.

2. Wilayah Negara Republik Indonesia adalah seluruh wilayah negara

meliputi daratan, lautan, dan udara berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, termasuk laut dan landas kontinen

di sekitarnya, di mana Republik Indonesia memiliki hak berdaulat atau

kewenangan hukum sesuai dengan ketentuan Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa Tahun 1982 tentang Hukum laut.

3. Ruang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara beserta

sumber daya alam yang terkandung di dalamnya bagi kehidupan dan

penghidupan. Kegiatan manusia dan makhluk hidup lainnya

membutuhkan ruang sebagaimana lokasi berbagai pemanfaatan ruang

atau sebaliknya suatu ruang dapat mewadahi berbagai kegiatan,

sesuai dengan kondisi alam setempat dan teknologi yang diterapkan.

4. Ruang wilayah negara sebagai suatu sumber daya alam terdiri dari

berbagai ruang wilayah sebagai suatu subsistem. Masing-masing

subsistem meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan

keamanan, dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung

yang berbeda satu dengan yang lainnya.

5. Penataan ruang sebagai proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan

ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu

kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya.

Untuk menjamin tercapainya tujuan penataan ruang diperlukan

peraturan perundang-undangan dalam satu kesatuan sistem yang

harus memberi dasar yang jelas, tegas dan menyeluruh guna

menjamin kepastian hukum bagi upaya pemanfaatan ruang.

Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 24 TAHUN 1992 (24/1992)

Tanggal : 13 OKTOBER 1992 (JAKARTA)

Sumber : LN 1992/115; TLN NO. 3501